Mendagri Protes Terkait Anggaran Pemilu 2024, Ketua KPU Mengatakan Ada Penguatan Infrastruktur Kantor
Jakarta - Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan merasionalisasi kembali anggaran untuk Pemilu 2024. Dalam rapat dengan pemerintah dan Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta KPU mempertimbangkan kembali usulan anggara Rp86 triliun.
"Untuk anggaran kita mencoba merasionalisasi ya," ujar Ilham usai rapat di Komisi II DPR RI, Kamis (16/9).
Ilham menjelaskan, usulan anggara itu termasuk penguatan infrastruktur KPU, termasuk KPU di daerah. Ia mengatakan, masih banyak kantor KPU di daerah yang menyewa dan dipinjamkan Pemda.
"Karena memang anggaran yang kami usulkan itu termasuk penguatan infrastruktur kami, termasuk pembangunan gedung. kantor-kantor kami banyak yang sewa masih ada yang dipinjamkan pemda," ujarnya.
Namun, Ilham mengatakan akan kembali merasionalisasi anggaran Pemilu 2024. Termasuk juga masukan dari Komisi II dan Mendagri supaya durasi kampanye diperpendek. Ia bilang akan disimulasikan dan dipertimbangkan kembali anggarannya.
"Tentu kami lihat rasionalisasi kita terkait anggaran pemilu," kata Ilham.
Diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp86 triliun terlalu besar. Untuk itu dalam rapat dengan Komisi II DPR RI membahas Pemilu 2024, ia meminta agar jumlah tersebut dipertimbangkan supaya lebih efisien.
Salah satunya karena Pandemi Covid-19. Tito menilai meski sektor kesehatan sudah terlihat melandai, namun, Indonesia masih berusaha untuk memulihkan ekonomi nasional yang sempat minus.
"Ini yang mungkin berbeda Pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9).
Tito membandingkan anggaran Pemilu 2014, 2019, hingga 2029. Pemilu 2014 totalnya kurang lebih Rp16,186 triliun, kemudian Pemilu 2019 berjumlah Rp27,479 triliun. Sedangkan, penyelenggara Pemilu mengajukan anggaran mencapai Rp86 triliun untuk Pemilu serentak tahun 2024.
Menurutnya besarnya anggaran itu perlu kembali dipertimbangkan mengingat kondisi negara masih berupaya pulih dari dampak pandemi.
"Jujur saja kami perlu melakukan workout dan betul-betul melihat detail satu persatu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi dari 16 ke 27, ke 86 di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional," ujar Tito.
Sementara itu, Ketua KPU RI Ilham Saputra menjelaskan KPU membutuhkan anggara kurang lebih Rp13,295 triliun untuk tahun 2022 saat persiapan Pemilu 2024. Hal ini dibagi untuk Satker Pusat sebesar Rp388 miliar, Satker Provinsi Rp280 miliar, serta Satker Kabupaten/Kota Rp1,784 triliun.
Saat anggaran yang baru ada di Menteri Keuangan sebesar Rp2 triliun, masih kurang Rp10 triliun.
"Yang sekarang sudah ada bersama Menkeu ini baru Rp2 triliun, jadi usulan kekurangannya adalah Rp10 triliun sekian," jelas Ilham saat rapat di Komisi II DPR RI.
"Untuk anggaran kita mencoba merasionalisasi ya," ujar Ilham usai rapat di Komisi II DPR RI, Kamis (16/9).
Ilham menjelaskan, usulan anggara itu termasuk penguatan infrastruktur KPU, termasuk KPU di daerah. Ia mengatakan, masih banyak kantor KPU di daerah yang menyewa dan dipinjamkan Pemda.
"Karena memang anggaran yang kami usulkan itu termasuk penguatan infrastruktur kami, termasuk pembangunan gedung. kantor-kantor kami banyak yang sewa masih ada yang dipinjamkan pemda," ujarnya.
Namun, Ilham mengatakan akan kembali merasionalisasi anggaran Pemilu 2024. Termasuk juga masukan dari Komisi II dan Mendagri supaya durasi kampanye diperpendek. Ia bilang akan disimulasikan dan dipertimbangkan kembali anggarannya.
"Tentu kami lihat rasionalisasi kita terkait anggaran pemilu," kata Ilham.
Diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp86 triliun terlalu besar. Untuk itu dalam rapat dengan Komisi II DPR RI membahas Pemilu 2024, ia meminta agar jumlah tersebut dipertimbangkan supaya lebih efisien.
Salah satunya karena Pandemi Covid-19. Tito menilai meski sektor kesehatan sudah terlihat melandai, namun, Indonesia masih berusaha untuk memulihkan ekonomi nasional yang sempat minus.
"Ini yang mungkin berbeda Pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9).
Tito membandingkan anggaran Pemilu 2014, 2019, hingga 2029. Pemilu 2014 totalnya kurang lebih Rp16,186 triliun, kemudian Pemilu 2019 berjumlah Rp27,479 triliun. Sedangkan, penyelenggara Pemilu mengajukan anggaran mencapai Rp86 triliun untuk Pemilu serentak tahun 2024.
Menurutnya besarnya anggaran itu perlu kembali dipertimbangkan mengingat kondisi negara masih berupaya pulih dari dampak pandemi.
"Jujur saja kami perlu melakukan workout dan betul-betul melihat detail satu persatu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi dari 16 ke 27, ke 86 di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional," ujar Tito.
Sementara itu, Ketua KPU RI Ilham Saputra menjelaskan KPU membutuhkan anggara kurang lebih Rp13,295 triliun untuk tahun 2022 saat persiapan Pemilu 2024. Hal ini dibagi untuk Satker Pusat sebesar Rp388 miliar, Satker Provinsi Rp280 miliar, serta Satker Kabupaten/Kota Rp1,784 triliun.
Saat anggaran yang baru ada di Menteri Keuangan sebesar Rp2 triliun, masih kurang Rp10 triliun.
"Yang sekarang sudah ada bersama Menkeu ini baru Rp2 triliun, jadi usulan kekurangannya adalah Rp10 triliun sekian," jelas Ilham saat rapat di Komisi II DPR RI.
Komentar
Posting Komentar