Seorang Politikus PDIP Mengatakan Jika Ada Menteri Gunakan Fasilitas Negara Dianggap Salah
Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, menteri jangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye Pilpres 2024. Bila ada menteri memanfaatkan fasilitas negara untuk pribadi, bisa terindikasi korupsi.
"Ya kalau dia menggunakan fasilitas negara ya pasti salah dong," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/11).
"Nanti kita awasi itu, selama ini kan, kalau dia menggunakan fasilitas negara kan terindikasi korupsi," lanjutnya.
Andreas mengaku tidak ada masalah menteri yang sudah tebar pesona atau kampanye demi pencapresan 2024. Tidak ada larangan menteri tebar pesona.
"Menteri itu pembantu presiden, jadi menilai kinerja menteri itu di presiden, ya bahwa DPR menerapkan pengawasan, jadi juga tak ada larangan melakukan kampanye, tidak ada larangan tebar pesona," jelas anggota Komisi X DPR RI ini.
Justru, energy pencapresan harus dimanfaatkan untuk menteri yang berminat bekerja sebaik mungkin. Selain demi elektoral, juga bisa meningkatkan kinerja pemerintahan.
"Saya justru melihat seharusnya kalau ada menteri yang punya keinginan untuk menjadi calon kandidat ke depan, mesti harus menunjukkan perform yang baik begitu. Dan itu bagus aja untuk pemerintahan," terang Andreas.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyindir menteri ekonomi yang tebar wajah di anjungan tunai mandiri (ATM MACHINE) financial institution milik pemerintah. Said mengingatkan, menteri harus berkomitmen menyukseskan program presiden. Tidak ada visi misi menteri, sehingga aneh ada menteri yang tebar foto di layar ATM.
"Ingat sumpah jabatannya, sejak awal dilantik diminta berkomitmen membantu Presiden Joko Widodo, tugasnya menyukseskan program presiden. Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi dan misi presiden, jadi aneh bila ada menteri menebar video clip dan fotonya di layar ATM financial institution bank pemerintah," ujar Said kepada wartawan, Rabu (10/11).
"Ya kalau dia menggunakan fasilitas negara ya pasti salah dong," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/11).
"Nanti kita awasi itu, selama ini kan, kalau dia menggunakan fasilitas negara kan terindikasi korupsi," lanjutnya.
Andreas mengaku tidak ada masalah menteri yang sudah tebar pesona atau kampanye demi pencapresan 2024. Tidak ada larangan menteri tebar pesona.
"Menteri itu pembantu presiden, jadi menilai kinerja menteri itu di presiden, ya bahwa DPR menerapkan pengawasan, jadi juga tak ada larangan melakukan kampanye, tidak ada larangan tebar pesona," jelas anggota Komisi X DPR RI ini.
Justru, energy pencapresan harus dimanfaatkan untuk menteri yang berminat bekerja sebaik mungkin. Selain demi elektoral, juga bisa meningkatkan kinerja pemerintahan.
"Saya justru melihat seharusnya kalau ada menteri yang punya keinginan untuk menjadi calon kandidat ke depan, mesti harus menunjukkan perform yang baik begitu. Dan itu bagus aja untuk pemerintahan," terang Andreas.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyindir menteri ekonomi yang tebar wajah di anjungan tunai mandiri (ATM MACHINE) financial institution milik pemerintah. Said mengingatkan, menteri harus berkomitmen menyukseskan program presiden. Tidak ada visi misi menteri, sehingga aneh ada menteri yang tebar foto di layar ATM.
"Ingat sumpah jabatannya, sejak awal dilantik diminta berkomitmen membantu Presiden Joko Widodo, tugasnya menyukseskan program presiden. Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi dan misi presiden, jadi aneh bila ada menteri menebar video clip dan fotonya di layar ATM financial institution bank pemerintah," ujar Said kepada wartawan, Rabu (10/11).
Komentar
Posting Komentar