malaecupcakes

Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih enggan berkomentar panjang soal pencalonan presiden. Menurutnya, Pilpres 2024 masih jauh. "Ya kita lihatlah masih jauh 2024 lah," katanya seusai menghadiri kongres ke-3 Tidar di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Jumat (17/12). Menteri Pertahanan ini belum mau merespons pertanyaan seputar elektabilitasnya yang tinggi di sejumlah lembaga survei. "Kita tidak berbicara dulu ya, nanti aja," ucapnya. Wartawan juga sempat menyinggung dukungan kepada pasangan Prabowo-Puan pada Pilpres 2024 . Tetapi, bekas Danjen Kopassus itu tidak menjawab. Sebelumnya, lembaga survei Indopol menyatakan Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden yang dilakukan pada 19-27 November 2021. Posisi kedua ditempati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Jakarta -  Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz tak ambil pusing dirinya dilaporkan salah seorang anggota Komisi B, Ichwanul Muslimin ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI. "Itu kan hak dewan, saya menghormati apa yang dilakukan oleh beliau karena itu dengan prosedur ya, kan kalau ada perselisihan dilaporkan ke BK , nanti BK menggali gitu ya, enggak papa. Itu biasa aja ya," kata Aziz saat dikonfirmasi pada Kamis (9/12). Ia mengaku belum mengetahui secara pasti alasan Ichwanul melapor ke BK. Namun, ia menyebut bakal kooperatif jika BK melayangkan surat panggilan terkait laporan itu. "BK pasti nanti kan klarifikasi, saya juga enggak tahu sih ini dilaporkan karena apa, nah rapat itu atau apa. kan direkam semua, apa yang saya bicarakan, rekan saya bicarakan, ada semuanya di situ kan, tinggal ditinjau aja sama BK, lihatnya salah apa enggak saya. Kalau salah saya minta maaf, kalau nerima hukuman saya terima, begitu," katanya. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ichwanul M...

Jakarta -  Pendiri lembaga survei dan konsultan politik Cyrus Network, Hasan Nasbi mengatakan, ada dua hal yang bisa membuat perubahan peta dukungan publik terhadap figur capres 2024. Yaitu habisnya masa jabatan beberapa kepala daerah dan koalisi partai dilakukan lebih awal, yang juga dapat memunculkan calon lebih cepat. Hal itu disampaikan Hasan Nasbi dalam diskusi yang diadakan total Politik di Cikini, Jakarta, Minggu (5/12). Hasil survei dari lembaga-lembaga yang kredibel selalu menempatkan tiga nama teratas, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tiga nama itu sudah muncul dalam berbagai survei pasca-Pilpres 2019 . Bedanya adalah posisi nomor dua yang sempat ditempati Anies Baswedan kini diambil Ganjar Pranowo. Menurut Hasan, tiga nama tersebut adalah pewaris dukungan Prabowo dan Jokowi di 2019. "Prabowo itu Old Soldier, veteran pilpres yang nggak ngapa-ngapain saja punya pendukung tetap sekitar 25%," ujar Hasan Ganjar Pranowo dianggap mewarisi sebagian pemi...

Jakarta -  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan pihaknya telah menyurati Komisi II DPR agar menindaklanjuti pembahasan jadwal Pemilu 2024. "Hari ini (Selasa, 30/11) KPU telah mengirimkan surat permohonan konsultasi dalam forum RDP untuk membahas rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024 . Surat sdh diterima di staf Setjen DPR RI," ujar Pram dalam keterangannya, Selasa (30/11). Stroller berharap DPR bisa mengetuk palu kesepakatan pada 7 Desember mendatang. "Dalam surat tersebut KPU berharap RDP bisa dilaksanakan pada tanggal 7 Desember atau setidak-tidaknya sebelum memasuki masa reses, menyesuaikan dengan program Kemendagri dan Komisi II DPR," tegas dia. Selain itu, Pram menyatakan semua pihak sudah sepakat jadwal hari-H pemungutan suara untuk Pemilu 2024 jatuh pada 21 Februari. "Terkait dengan hari H, KPU telah mendengar masukan dari banyak pihak. Syukurnya, semua pihak pada akhirnya melihat bah...

Jakarta -  Kubu Moeldoko mengalami kekalahan telak dari Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pelbagai manuver untuk mengambil alih kepengurusan AHY yang sah di Demokrat selalu kandas. Kisruh Demokrat vs Moeldoko ini berawal ketika Partai Demokrat mengendus upaya kudeta oleh sejumlah kader dan pejabat pemerintah. Belakangan terungkap pejabat itu adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Kudeta ini digawangi oleh Jhoni Allen, Darmizal, Nazaruddin, Marzuki Alie dll. Moeldoko menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Delicatessen Serdang, Sumatera Utara. KLB yang digelar secara singkat, langsung mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum. Setelah itu, kubu Moeldoko mengupayakan pengesahan kepengurusan hasil KLB. Mereka mengajukan permohonan pengesahan ke Kemenkum pork pada 15 Maret 2021. Berikut perjalanan Moeldoko merebut Demokrat dari AHY: Menkum HAM Tolak KLB Delicatessen Serdang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan, menolak permohonan pengesahan hasil KLB De...

Jakarta -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pemangku kepentingan segera menemukan titik temu terkait jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. KPU memberi ruang kepada pihak-pihak terkait lainnya untuk memberi masukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. "Sampai hari ini rancangan dan konsep yang kami rumuskan masih pada 21 Februari 2024. Namun, kami tidak semata-mata soal tanggal, tetapi bagaimana agar seluruh tahapan itu diharapkan menjamin kualitas penyelenggaraan dan memberi satu ruang bagi para pihak berpartisipasi secara baik dan diharapkan dapat efektif implementasinya," ucap Komisioner KPU, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (18/11). Ia menjelaskan tanggal itu dipilih oleh KPU setelah melakukan kajian. Utamanya pada aspek regulasi dan teknis penyelenggaraan. "Aspek-aspek itu menjadi penting di mana KPU melakukan kajian secara mendalam dan kami juga berterima kasih telah mendapat masukan-masukan," ujar dia. Dalam kesem...

Jakarta -  Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, menteri jangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye Pilpres 2024. Bila ada menteri memanfaatkan fasilitas negara untuk pribadi, bisa terindikasi korupsi. "Ya kalau dia menggunakan fasilitas negara ya pasti salah dong," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/11). "Nanti kita awasi itu, selama ini kan, kalau dia menggunakan fasilitas negara kan terindikasi korupsi," lanjutnya. Andreas mengaku tidak ada masalah menteri yang sudah tebar pesona atau kampanye demi pencapresan 2024. Tidak ada larangan menteri tebar pesona. "Menteri itu pembantu presiden, jadi menilai kinerja menteri itu di presiden, ya bahwa DPR menerapkan pengawasan, jadi juga tak ada larangan melakukan kampanye, tidak ada larangan tebar pesona," jelas anggota Komisi X DPR RI ini. Justru, energy pencapresan harus dimanfaatkan untuk menteri yang berminat bekerja sebaik mungkin. Selain demi ...